Soppeng, Majalah pro.co.id, 2 Juli 2025 – Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi dan klarifikasi publik justru berubah menjadi panggung kekecewaan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng yang diundang secara resmi untuk hadir dalam forum tersebut, justru mangkir tanpa kejelasan.
Alasan ketidakhadiran yang disampaikan — yaitu karena menghadiri kegiatan di Kemenkumham Makassar — menuai tanda tanya besar.
Pasalnya, salah satu awak media justru melihat langsung Kadis Kominfo berada di kantornya saat waktu hearing berlangsung.
Lebih mengejutkan lagi, salah satu anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Komisi terkait justru diduga menunjukkan keberpihakan terhadap satu kelompok tertentu.
Dalam forum yang dihadiri sejumlah media lokal, anggota dewan tersebut tampak menghindari pertanyaan kritis dari insan pers, bahkan dengan santai bertanya, “Keluhannya apa?”, padahal keluhan telah jelas disampaikan sebelumnya.
Bukannya merespons substansi pertanyaan dari rekan media, anggota DPRD yang bersangkutan malah mengalihkan pembahasan ke topik lain.
Sikap ini memicu keresahan dan mempertajam kekecewaan kalangan pers yang hadir.
“Ini bukan soal hadir atau tidak hadir, tapi soal sikap terbuka dan tanggung jawab terhadap publik.
Kami hadir dengan harapan mendapat jawaban, bukan dibingungkan dan diabaikan,” ungkap salah satu jurnalis lokal dengan nada kecewa sekaligus meninggalkan tempat sidang (walk out).
Forum yang seharusnya menjadi tempat klarifikasi malah meninggalkan kesan buruk terhadap komitmen transparansi dan profesionalisme sejumlah pihak.
Kasus ini kini menjadi sorotan dan memunculkan tuntutan agar DPRD Soppeng melakukan evaluasi serius terhadap etika komunikasi para anggotanya, sekaligus meminta klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Kominfo atas ketidakhadiran yang dinilai tidak masuk akal. (**)
