Soppeng, Majalah pro.xo.id --- Hasil investigasi dari tim Jejak hukum.LHI sepertinya membuahkan hasil. Praduga tentang anggaran Bumdes seluruh Desa di kabupaten Soppeng senilai Milyaran lebih dalam 4 tahun kebelakang, tidak terlihat hasilnya yang nyata.
Dari belasan program yang masuk dalam kategori utama menjadi perhatian serius yakni Ketahanan Pangan, Dana bergulir hingga usaha lainya yang meliputi diantaranya: Alat Produksi Pertanian, Saprodi pertanian, BUMDES, unit Peternakan Sapi, Ayam, Itik, kambing hingga unit pertokoan.
Menurut masyarakat, Bumdes dari awal dibangun pada tahun 2021, hingga saat ini belum pernah ada kegiatannya. Hal ini menambah daftar buruk pengolahan anggaran negara oleh para kepala Desa.
Ketua Tim Investigasi LHI Mahmud Cambang saat dikinfirmasi usai kunjungan lapangan Minggu, (14/09) mengatakan. Dana Desa yang jumlahnya sekitar 1 miliar pertahun untuk setiap desa cukup menggiurkan dan rawan terhadap perilaku korupsi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terungkap di media bahwa tidak sedikit orang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa tersandung kasus korupsi, baik dari aparatur desa atau masyarakat yang diserahi tanggungjawab mengelola dana desa seperti Badan Usaha Milik Desa ungkapnya.
Modusnya bermacam-macam seperti penggelembungan anggaran, membuat proyek dan laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Modus ini biasa terjadi saat tahap perencanaan anggaran dan implementasi anggaran ujarnya.
Lebih jauh Mahmud Cambang mengatakan. Itulah beberapa alasan yang berdampak pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dimana kebijakan Bumdes juga memiliki budaya yang sama karena ibarat keluarga, Pemdes adalah orang tuanya dan Bumdes adalah anaknya. Perilaku orang tua pasti akan mempengaruhi perilaku anaknya, atau jika tidak mempengaruhi pasti pandangan masyarakat cenderung menyamakannya. Maka jika tata kelola Pemdes buruk maka masyarakat akan berpandangan sama buruknya terhadap Bumdes. Dampaknya adalah munculnya sikap apatis dan hilangnya dukungan masyarakat terhadap usaha yang dibangun Bumdes. Misi utama Bumdes untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat menjadi terganggu karena adanya ketidak percayaan (distrust) dari masyarakat. Oleh sebab itu, tidak salah pandangan negatif bahwa Bumdes menjadi ladang korupsi, lebih-lebih Bumdes memiliki kebijakan anggaran yang lebih otonom dalam membangun usaha pungkasnya.
Untuk mengatasi hal ini tentu tidak mudah. Desa membutuhkan SDM yang kuat dalam memajukan desa, baik dari sisi internal pemerintahan desa yang berdampak pada kebijakan dan layanan masyarakat, maupun eksternal dari dukungan masyarakat dan institusi pemerintahan di atasnya. Semua merupakan stakeholders dalam mengawal dan membangun desa dalam aspek pengawasan, keterbukaan, kebijakan, dan inovasi desa. Tujuannya adalah menciptakan budaya maju dan cinta di dalam desa sehingga masyarakat percaya dan merasa memiliki terhadap desanya ujar Mahmud Cambang. (**/Red)
0Komentar