Soppeng, Majalah pro.co.id --- Simpang siurnya program pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Kabupaten Soppeng nampak jelas dimata publik. Mahmud Cambang, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI) Kabupaten Soppeng, dengan tegas menduga adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana desa yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat.
Mahmud menyebut, praktik menyimpang sudah jadi rahasia umum. Mulai dari laporan keuangan yang ditutup rapat, hingga aliran dana yang lebih menguntungkan segelintir orang ketimbang masyarakat desa.
“APH Di harapkan bereaksi terkait hal ini. Dana desa itu milik rakyat, bukan celengan pejabat atau kelompok tertentu. Kalau APH diam, sama saja tutup mata tak melihat dengan jelas maling uang rakyat,” tegas Mahmud saat ditemui di salah satu warkop, Selasa malam (9/9/2025).
Hal ini di tegaskan oleh Mahmud, jika aparat penegak hukum lambat bertindak, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan hancur total.
“Jangan tunggu ada laporan resmi baru bergerak. APH harus proaktif. Semua anggaran dari 2020 sampai 2024 harus diperiksa tuntas! Kalau tidak, Bumdesa hanya akan jadi sarang korupsi baru di tingkat desa,” sindir Mahmud dengan nada tegas.
Mahmud juga memperingatkan, publik tidak akan tinggal diam jika aparat hukum hanya berperan sebagai penonton pungkasnya. (**/Red)
0Komentar