Soppeng, Majalah Pro.co.id — Aksi diam warga Soppeng yang memasang spanduk sindiran keras di depan bangunan Pasar Rakyat Lamataesso, kini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik pembungkaman suara publik. Spanduk yang bernada tegas itu menyentil langsung dugaan penyimpangan dalam proyek miliaran rupiah yang kini tengah disorot aparat.
Namun berdasarkan informasi yang diterima, spanduk tersebut kini telah diturunkan, diduga atas tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kuatnya aspirasi publik.
“Kami dapat info bahwa spanduk itu sudah dicopot. Kemungkinan besar karena ada pihak yang merasa terusik. Tapi pencopotan spanduk tidak akan memadamkan semangat warga untuk menuntut keadilan. Ini justru memperkuat dugaan bahwa ada yang sedang panik,” ujar Mahmud Cambang, Ketua Tim Investigasi LHI (Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia).
Mahmud menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau hasil pemeriksaan teknis yang kini dilakukan oleh Subdit Tipikor Polda Sulsel, bersama tim ahli dari Unismuh Makassar (bukan UNM seperti diberitakan sebelumnya).
“Kami akan menagih hasilnya. Rakyat berhak tahu. Pemeriksaan ini tidak boleh jadi tameng untuk melegitimasi proyek yang jelas-jelas cacat secara kasat mata. Kalau ada upaya untuk memoles fakta, maka publik akan melawan,” tegas Mahmud.
LHI juga mengingatkan bahwa reaksi publik melalui spanduk adalah bentuk kritik yang sah dan konstitusional.
“Kalau ada pelaksana proyek atau pihak tertentu yang marah, itu justru memperkuat dugaan ada yang disembunyikan. Kritik bukan kejahatan. Jangan alergi terhadap suara rakyat,” tambahnya.
Mahmud juga memastikan bahwa tiap perkembangan di lapangan senantiasa ia laporkan langsung kepada Ketua Umum DPP LHI, Arham MSi La Palellung, sebagai bentuk koordinasi dan komitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Kami tidak akan berhenti hanya sampai pemasangan spanduk. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan hukum. LHI berdiri bersama rakyat,” tutupnya. (**)
