Soppeng, Majalah pro.co.id - aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi (KPK) diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh pada proyek rehabilitasi bendung teppo kessi dan rehabilitasi jaringan irigasi D.I pangisoreng yang diduga tidak transparan sehingga disebut berpotensi adanya penyimpangan. Kamis, 2 Oktober 2025.
Kedua proyek tersebut berada di kecamatan ganra, kabupaten Soppeng, provinsi Sulawesi Selatan, diduga tidak sesuai juknis sehingga warga menilai ada aroma korupsi pada saat pelaksanaannya
Berikut informasi anggaran kedua proyek tersebut :
1. Proyek rehabilitasi bendung teppo kessi dikerjakan tahun 2023, dengan anggaran mencapai Rp. 3,7 milliar
2. Proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I pangisoreng dikerjakan tahun 2024, dengan anggaran Rp. 771 juta
Kabid perburuhan dan industrialisasi LSM BPPI DPD soppeng ' Afis ' merasa sangat prihatin pada proyek tersebut
Dikatakannya pada media ini " proyek rehabilitasi bendung teppo kessi itu anggarannya luar biasa, namun kualitasnya perlu dipertanyakan, buktinya' belum cukup setengah tahun semenjak selesai, itu sudah mengalami keretakan di beberapa bagian, saya curiga pada kualitas material yang buruk "
" Ini juga pernah dilaporkan setahun yang lalu oleh LSM di Polda, namun sampai sekarang semenjak sp2hp keluar tepat setahun, diduga belum ada tindak lanjut dari polda " ucapnya (2/10)
Selain itu, afis juga menyoroti pemakaian material ilegal pada proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I pangisoreng " proyek rehabilitasi D.I pangisoreng ini juga perlu diperiksa, apakah sudah sesuai juknis atau tidak, waktu saya berkunjung dilokasi proyek ini, saya melihat pekerja memakai material jenis batu kali disekitar lokasi "
" Kenapa mesti memakai material seperti batu dilokasi, sedangkan dilokasi sudah ada batu gunung yang disediakan, yang bikin saya geleng-geleng, pengawas ada berdiri disana tapi tidak ditegur, kan lucu toh " tutupnya
Sampai berita ini turun, Kabid LSM BPPI DPD soppeng ini desak aparat penegak hukum (APH) agar periksa menyeluruh mulai dari administrasi, pembelian material, material yang digunakan apakah sudah sesuai juknis, dan menghitung ulang Volume pada pekerjaan proyek tersebut. (**/Red)
0Komentar